Foto: Ilustrasi usaha tekstil.
Jakarta
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, I Nengah Senantara, melontarkan kritik tajam terhadap rencana investasi hampir Rp100 triliun untuk membentuk usaha baru di sektor tekstil. Ia menilai, langkah besar tersebut berisiko mengulang kegagalan lama jika tidak dibarengi dengan sinkronisasi kebijakan antar kementerian.
Pandangan itu disampaikan Senantara saat mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Ketua Badan Perlindungan Konsumen, Kepala Badan Standardisasi Nasional, Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara, serta Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Menurut Senantara, salah satu persoalan mendasar yang membuat perekonomian nasional, khususnya sektor industri, melemah adalah kebijakan antar kementerian yang berjalan sendiri-sendiri. Di satu sisi, ada kementerian yang mendorong lahirnya produk dan industri baru, namun di sisi lain kementerian justru membuka kran impor selebar-lebarnya.
“Akibatnya, produk lokal dipaksa bertarung head to head dengan produk impor yang harganya jauh lebih murah dan kualitasnya juga memadai,” ujar Senantara.
Politisi asal Bali itu menyoroti kondisi industri tekstil nasional yang dinilainya sudah sangat terdesak. Ia menyebut, sekitar 90 persen produk pakaian dan tekstil yang beredar di Indonesia saat ini dikuasai oleh produk asal China, dengan beragam standar, harga sangat murah, dan kualitas yang cukup baik.
“Seperti yang terjadi sekarang, hampir semua tekstil pakaian itu sudah dikuasai oleh produk China. 90% China yang menguasai dengan berbagai macam standar. Harganya sangat murah, kualitasnya juga memadai,” ucap I Nengah Senantara yang juga Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem itu.
Dalam kondisi seperti itu, Senantara mempertanyakan kesiapan Indonesia jika kembali membentuk usaha tekstil baru. Menurutnya, persoalan bukan semata-mata kemampuan memproduksi, melainkan daya saing dari sisi harga dan kualitas.
“Kalau membuat produksi, saya katakan bisa. Tapi apakah mampu bersaing di bidang harga? Pernah diperhatikan, harga kaos enam potong cuma Rp50 ribu. Apakah tekstil kita yang akan didirikan ini mampu bersaing dengan harga seperti itu, apalagi dari sisi kualitas?” tegas Ketua DPD Partai NasDem Provinsi Bali itu.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah belajar dari kegagalan industri tekstil yang sudah ada. Banyak pabrik tekstil yang telah berdiri puluhan tahun justru kolaps dan bangkrut, sehingga rencana membentuk usaha baru harus dikaji secara mendalam.
“Jangan sampai membentuk usaha baru yang hanya berumur dua atau tiga tahun. Apalagi ini ada rencana investasi hampir Rp100 triliun. Itu uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan,” kata Ketua DPD Partai NasDem Provinsi Bali tersebut.
Senantara menekankan, sebelum memutuskan membentuk usaha tekstil baru, pemerintah seharusnya merapikan dan menyinkronkan regulasi antar kementerian terlebih dahulu. Kesepakatan lintas kementerian dinilai mutlak agar industri yang dibangun benar-benar dilindungi, bukan justru “dibunuh” oleh kebijakan impor.
“Kalau kita sepakat membentuk usaha tekstil baru, mohon dilindungi oleh kementerian yang lain. Jangan dibuka impor selebar-lebarnya. Karena hampir semua barang impor cenderung membunuh produk lokal kalau tidak didukung regulasi yang ketat,” pungkasnya.
