Foto : Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, I Nengah Senantara.
Jakarta
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, I Nengah Senantara, meminta PT PLN (Persero) memastikan pemulihan jaringan listrik pascabencana di Sumatra dapat diselesaikan secara tuntas dan tidak berlarut-larut dalam kondisi darurat.
Menurut Nengah, kepastian waktu penyelesaian menjadi hal krusial agar persoalan serupa tidak terus berulang dan menumpuk di berbagai wilayah di Indonesia.
“Sekarang penyelesaiannya masih dalam kondisi darurat. Sampai kapan waktunya, itu harus jelas. Jangan sampai berlarut-larut, lalu di kemudian hari muncul persoalan serupa di daerah lain,” ujar Senantara dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Legislator Fraksi NasDem itu menegaskan, tanpa perencanaan dan antisipasi yang matang, beban pekerjaan PLN ke depan berpotensi terus menumpuk. Ia mengingatkan, penanganan darurat yang berkepanjangan justru dapat memperbesar risiko gangguan di wilayah lain.
Meski demikian, Nengah memberikan apresiasi atas langkah cepat PLN dalam menangani gangguan jaringan listrik di Sumatra. Ia menilai PLN telah mengerahkan seluruh sumber daya secara maksimal dan bergerak sigap untuk mempercepat pemulihan.
“Saya mengapresiasi kinerja PLN dalam penanganan Sumatra. Dari pemaparan tadi terlihat PLN mengerahkan semua kekuatannya dan bekerja cepat memperbaiki jaringan,” ujar politisi Partai NasDem Bali itu.
Lebih lanjut, Nengah mendorong PLN untuk mulai melakukan pemetaan potensi persoalan kelistrikan secara lebih komprehensif, tidak hanya di Sumatra, tetapi juga di wilayah lain dengan karakter geografis dan risiko bencana yang berbeda.
“Harapan saya, PLN harus mengantisipasi ini sejak awal. Pemetaan persoalan tidak boleh hanya fokus di Sumatra, tetapi juga di daerah-daerah lain,” tegas kepala DPW Partai NasDem Bali.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara PLN, pemerintah daerah, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai basis data mitigasi risiko bencana kelistrikan.
“Kolaborasi itu penting karena data ada di pemerintah daerah dan BPBD. Negara kita terdiri dari banyak pulau dengan karakter dan persoalan yang berbeda-beda,” jelas Senantara.
Menurutnya, sebagai negara kepulauan beriklim tropis, Indonesia tidak bisa menghindari risiko gangguan akibat faktor alam. Karena itu, fokus penanganan pascabencana tidak hanya pada aspek pembiayaan, tetapi juga pada kepastian penyelesaian secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Kalau bicara biaya penanganan di Sumatra, saya lebih menekankan kapan listrik benar-benar pulih secara normal, bukan terus berada dalam kondisi darurat,” pungkasnya.



































