Foto: Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025.
Karangasem
Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, menegaskan pentingnya percepatan langkah-langkah konkret dan terukur dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karangasem. Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta perwakilan desa.
Dalam arahannya, Wabup yang akrab disapa Guru Pandu itu menyebutkan bahwa angka kemiskinan Karangasem saat ini masih berada pada level 6,40 persen. Angka tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa kerja penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara biasa-biasa saja, melainkan harus ditempuh melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis data yang akurat.
“Angka ini harus kita jadikan alarm bersama. Seluruh OPD dan pemerintah desa harus bergerak lebih terukur, saling terhubung, dan berangkat dari data yang benar agar setiap program tepat sasaran,” tegas Wabup Guru Pandu.
Ia menekankan, Rakor Penanggulangan Kemiskinan tidak boleh berhenti sebagai forum seremonial atau sebatas diskusi. Forum ini harus melahirkan langkah nyata yang bisa langsung diimplementasikan di lapangan, terutama menyasar kelompok masyarakat paling rentan.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Guru Pandu memaparkan lima fokus utama yang harus menjadi pegangan bersama dalam penanggulangan kemiskinan di Karangasem. Pertama, penguatan dan pemutakhiran data melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar kebijakan dan intervensi benar-benar sesuai kondisi riil masyarakat.
Kedua, penguatan kerja lintas sektor dengan menghilangkan ego sektoral antarperangkat daerah. Ketiga, integrasi program penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih maupun celah layanan.
Fokus keempat adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang membutuhkan penanganan khusus dan bersifat darurat. Sementara fokus kelima diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan keterampilan, akses permodalan, serta penciptaan peluang usaha yang berkelanjutan.
“Penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial. Kita harus memperkuat kapasitas masyarakat agar mereka mampu mandiri secara ekonomi dan memiliki daya saing,” ujarnya.
Wabup Guru Pandu juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari jajaran OPD hingga pemerintah desa, untuk menjadikan Rakor ini sebagai momentum konsolidasi dan penyamaan langkah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
“Mari jadikan Rakor ini ruang lahirnya langkah nyata menuju Karangasem Agung,” tegasnya.
Melalui Rakor Penanggulangan Kemiskinan 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Karangasem berharap terbangun komitmen bersama untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.



































