Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali dari Partai NasDem, yang juga Ketua DPW NasDem Bali, Ir. I Nengah Senantara.
Jakarta
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), Glenny H. Kairupan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025), berubah menjadi forum evaluasi kritis terhadap efisiensi operasional dua maskapai di bawah Garuda Group. Terutama terkait biaya operasional Citilink yang dinilai janggal dan tidak sesuai karakter sebagai maskapai berbiaya rendah (low-cost carrier).
Pertemuan yang juga membahas perkenalan jajaran direksi baru, evaluasi kinerja perusahaan, roadmap 2026, serta perkembangan restrukturisasi itu memunculkan sejumlah pertanyaan dari anggota Komisi VI yang menilai Garuda masih jauh dari kondisi stabil.
Salah satu suara paling tegas datang dari Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali dari Partai NasDem, Ir. I Nengah Senantara, yang sejak awal menyatakan bahwa penunjukan Glenny langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menunjukkan urgensi persoalan yang menyelimuti maskapai negara tersebut.
“Ketika Presiden turun langsung menunjuk seseorang, itu menandakan bahwa kondisi Garuda memang sedang tidak baik, sehingga diperlukan perhatian langsung dari Presiden,” ujar Senantara. Ia berharap Garuda kembali menjadi entitas kebanggaan nasional, bukan sumber risiko fiskal berkepanjangan.
Dalam paparannya, Senantara yang juga Ketua DPW NasDem Bali, mengungkap kejanggalan besar terkait struktur biaya operasional Citilink. Berdasarkan data yang diterimanya, Citilink saat ini mengoperasikan 32 pesawat, sedangkan Garuda memiliki 58 unit. Namun justru Citilink mencatat biaya operasional yang lebih tinggi.
“Dari jumlah pesawat yang dimiliki Citilink dan Garuda… mengapa biaya operasional di Citilink justru jauh lebih tinggi?” tanyanya.
Ia menambahkan, “Tadi disebutkan angka biaya Garuda sekitar 37%. Mengapa demikian, padahal jumlah pesawat Citilink lebih sedikit?”
Pengusaha sukses dengan tagline Senantara Peduli Senantara Berbagi ini kembali menyoroti efektivitas penggunaan suntikan dana pemerintah yang mencapai Rp23,67 triliun, yang sebagian dialirkan ke Citilink untuk pemeliharaan armada.
Senantara menilai bahwa tanpa peta jalan pemulihan yang jelas, restrukturisasi Garuda berpotensi kembali membebani keuangan negara. Ia menuntut kejelasan kapan Garuda dapat mencapai kondisi established, minimal tidak merugi lagi.
“Dengan suntikan dana Rp23,67 triliun tersebut, menurut Bapak, sampai tahun ke berapa Garuda dapat menjadi established…?” tanyanya.
Ia mengingatkan bahwa tanpa kepastian itu, “akan ada risiko permintaan tambahan modal lagi tahun depan… Ini tentu menjadi kekhawatiran kami, imbuhnya”
Meski mengakui kualitas layanan Garuda yang masih bertahan pada standar bintang lima, Senantara menilai persoalan operasional inti belum mendapatkan jawaban memadai dari manajemen baru.
Ia mengurai empat komponen biaya terbesar yang menjadi penyebab kerugian:
1. biaya leasing yang sangat tinggi,
2. biaya maintenance,
3. biaya avtur, dan
4. fluktuasi nilai tukar dolar AS.
“Apabila Garuda sudah established, bagaimana antisipasi Bapak terhadap empat persoalan ini? Jangan sampai Garuda terus-menerus menghadapi masalah yang sama… terutama terkait maintenance dan biaya leasing,” tegasnya.
Senantara dengan tegas menyuarakan harapannya agar direksi baru membawa pembaruan strategis yang lebih berani dan realistis. “Harapan saya, dengan Dirut Garuda yang baru, Garuda Indonesia dapat tumbuh dan berkembang di kemudian hari,” pungkasnya.



































