Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali dari Partai NasDem, yang juga Ketua DPW Partai NasDem Bali, Ir. I Nengah Senantara.
Jakarta
Anggota Komisi VI DPR RI dari Dapil Bali dari Partai NasDem, Ir. I Nengah Senantara, menyoroti keras sejumlah persoalan krusial di tubuh PT Pertamina (Persero), khususnya terkait catatan kerugian dan dugaan praktik korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Sorotan itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, beserta jajaran manajemen perusahaan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2025).
Rapat tersebut membahas tiga agenda utama: evaluasi kinerja perusahaan Semester I 2025, roadmap pengembangan dan aksi korporasi tahun 2026, serta evaluasi terhadap produk Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam forum tersebut, Senantara mengawali intervensinya dengan menampilkan data historis kerugian Pertamina sejak 2020.
“Saya membaca beberapa data terkait kinerja. Kalau tadi teman-teman banyak membahas soal program dan roadmap, saya ingin menyoroti catatan historis Pertamina sejak 2020. Tercatat ada dua jenis kerugian, kerugian operasional sekitar Rp11 triliun lebih, dan kerugian karena korupsi yang mencapai Rp285 miliar,” ujarnya.
Senantara yang juga Ketua DPW Partai NasDem Bali menekankan bahwa persoalan korupsi tidak bisa dibiarkan berulang, terlebih ketika kerugian negara bersumber dari pos impor BBM yang selama ini kerap melibatkan peran broker. Ia menilai persoalan tersebut sangat struktural dan membutuhkan solusi manajerial yang tegas dari pimpinan Pertamina.
“Pertanyaan saya sederhana, bagaimana Pak Simon akan memperbaiki manajemen agar kasus korupsi tidak terulang? Kerugian terbesar berasal dari impor BBM, yang disebabkan oleh peran broker. Bagaimana memastikan impor BBM tidak lagi bergantung pada broker? Ini PR besar bagi Dirut Pertamina. Harapan kami, korupsi bisa diminimalkan, bahkan dihilangkan. Kita semua sayang pada Pertamina, karena kontribusinya terhadap APBN sangat besar. Kalau Pertamina sampai kolaps, dampaknya berbahaya bagi rakyat,” tegasnya.
Selain itu, Pengusaha sukses dengan tagline Senantara Peduli Senantara Berbagi ini turut menyinggung isu hangat mengenai kilang minyak Pertamina yang sempat menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan mengeluarkan pernyataan publik terkait dugaan adanya unsur kesengajaan dalam sejumlah insiden kebakaran kilang. Ia meminta Pertamina agar tidak membiarkan tudingan tersebut berkembang tanpa klarifikasi resmi.
“Yang ketiga, terkait masalah kilang. Ada beberapa pernyataan dari Kementerian Keuangan yang semestinya ditanggapi oleh Pertamina, jangan dibiarkan liar. Menteri Keuangan sempat menyatakan adanya dugaan kesengajaan pembakaran kilang. Benar atau tidak? Karena isu yang beredar, jika kilang bermasalah, impor akan meningkat, dan di situ broker kembali bermain. Kalau ada pernyataan publik seperti itu, apalagi dari Menkeu, Pertamina jangan diam. Pertamina adalah mitra kerja Komisi VI. Kalau diam, publik bisa menilai hal-hal yang tidak semestinya. Mohon setiap isu yang menyinggung Pertamina dijawab dengan jelas,” kata Senantara.
Ia menambahkan, berbagai isu terkait kinerja dan integritas Pertamina kerap menjadi pertanyaan konstituen di daerah pemilihannya. Oleh sebab itu, ia menilai penjelasan transparan dari Pertamina bukan hanya penting bagi publik, tetapi juga bagi anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Saya sebagai anggota Komisi VI sering ditanya oleh konstituen terkait berbagai isu tersebut. Untuk memberikan jawaban yang benar, tentu saya membutuhkan informasi langsung dari Pertamina,” pungkasnya.



































