Foto: Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Jakarta
Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata atau yang akrab disapa Gus Par menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Kegiatan yang dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto ini menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor jasa keuangan dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.
Mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, Rakornas TPAKD menekankan pentingnya menghadirkan layanan keuangan yang mudah dijangkau, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
Bagi Kabupaten Karangasem, upaya memperluas akses keuangan menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemudahan memperoleh pembiayaan diharapkan membuka peluang bagi petani, nelayan, pedagang, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa TPAKD telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Capaian ini menjadi fondasi penting untuk memperluas inklusi keuangan, sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat agar mampu memanfaatkan berbagai layanan keuangan secara tepat dan bertanggung jawab.
Target Kredit Rakyat Rp400 Triliun pada 2027
Salah satu arah kebijakan yang menjadi perhatian dalam Rakornas TPAKD 2026 adalah rencana penyaluran Kredit Rakyat pada 2027 dengan sasaran nasional mencapai Rp400 triliun.
Presiden Prabowo Subianto mendorong agar pembiayaan semakin mudah diakses oleh kelompok masyarakat yang selama ini membutuhkan dukungan permodalan, termasuk petani, nelayan, masyarakat pedesaan dan daerah terpencil, serta warga berpenghasilan rendah di perkotaan.
Perluasan akses pembiayaan diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah masyarakat yang terhubung dengan layanan keuangan formal, tetapi juga menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih luas. Dengan dukungan modal yang memadai, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan usaha produktif, memperkuat pendapatan, dan meningkatkan daya beli keluarga.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi harus tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
“Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata, oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, oleh ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya,” demikian pesan Presiden Prabowo.
Peluang Strategis bagi Masyarakat Karangasem
Arah kebijakan yang dibahas dalam Rakornas TPAKD tersebut relevan dengan kebutuhan penguatan ekonomi masyarakat Karangasem. Perluasan pembiayaan dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu warga mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Ada tiga hal penting yang menjadi perhatian dalam upaya memperluas akses keuangan di daerah. Pertama, membuka kesempatan pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif. Kedua, memastikan kelompok masyarakat seperti petani, nelayan, pedagang, dan pelaku UMKM memperoleh akses terhadap sumber permodalan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketiga, mendorong peningkatan pendapatan riil dan daya beli masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan.
Namun, perluasan akses keuangan juga perlu diiringi dengan peningkatan literasi keuangan. Masyarakat perlu memahami persyaratan pembiayaan, kemampuan membayar, pengelolaan modal, serta risiko keuangan agar fasilitas yang tersedia benar-benar memberikan manfaat jangka panjang.
Melalui koordinasi antara pemerintah daerah, OJK, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya, peluang pembiayaan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat hingga ke tingkat desa.
Kehadiran Bupati Gus Par dalam Rakornas TPAKD 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi kebijakan akses keuangan daerah. Harapannya, berbagai program dan kebijakan yang dirumuskan di tingkat nasional dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret yang mendukung pertumbuhan usaha, memperluas kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Karangasem.



































