Foto: Wakil Bupati Karangasem Pandu Prapanca Lagosa saat mengikuti Rapat Evaluasi Pelaksanaan Digitalisasi Bantuan Sosial Kabupaten Karangasem di Aula Sabha Prakerti, Kantor Bupati Karangasem, Kamis (6/8/2026).
Karangasem
Pemerintah Kabupaten Karangasem terus mengejar percepatan digitalisasi bantuan sosial agar penyalurannya semakin tepat sasaran. Hingga 5 Agustus 2026, capaian digitalisasi bansos di Kabupaten Karangasem tercatat baru mencapai 46,78 persen.
Angka tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Digitalisasi Bantuan Sosial Kabupaten Karangasem yang diikuti Wakil Bupati Karangasem Pandu Prapanca Lagosa di Aula Sabha Prakerti, Kantor Bupati Karangasem, Kamis (6/8/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Karangasem Sedana Merta bersama para camat, lurah, dan perbekel, terutama dari wilayah yang capaian digitalisasi bantuan sosialnya masih berada di bawah target.
Dalam evaluasi tersebut, Wabup yang akrab disapa Guru Pandu menekankan pentingnya mempercepat pendataan dan pendaftaran masyarakat. Menurutnya, keberhasilan digitalisasi bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh sistem teknologi, tetapi juga oleh kualitas data yang menjadi dasar penyaluran.
Data yang akurat, valid, dan terus diperbarui menjadi kunci agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Karena itu, camat, lurah, dan perbekel diminta bergerak lebih cepat melakukan pendataan sekaligus mendorong masyarakat yang belum terdaftar untuk segera melakukan registrasi.
“Keberhasilan digitalisasi bansos sangat bergantung pada data yang akurat, valid, dan cepat diperbarui,” demikian penekanan Wabup Guru Pandu dalam rapat evaluasi tersebut.
Pemkab Karangasem juga mengidentifikasi persoalan jaringan sebagai salah satu tantangan yang perlu segera ditangani. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) diminta memetakan wilayah yang masih mengalami blank spot serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala konektivitas tersebut.
Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) diminta memastikan data kependudukan masyarakat tetap valid dan mutakhir. Langkah ini penting untuk mencegah persoalan administrasi sekaligus mengurangi potensi terjadinya data ganda dalam proses penyaluran bantuan.
Wabup Guru Pandu mendorong agar capaian digitalisasi bansos segera melewati angka 50 persen. Untuk itu, seluruh perangkat daerah dan jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan diminta bergerak bersama mengejar ketertinggalan.
Di tengah capaian Kabupaten Karangasem yang masih perlu digenjot, sejumlah desa telah menunjukkan progres positif. Desa Nyuh Tebel tercatat sebagai salah satu wilayah dengan tingkat registrasi tertinggi, yakni mencapai 84,87 persen.
Selain Nyuh Tebel, Desa Seraya Timur, Amerta Bhuana, dan Sengkidu juga telah mencatat tingkat registrasi di atas 70 persen dari populasi.
Capaian tersebut diharapkan menjadi contoh bagi wilayah lain untuk mempercepat proses pendaftaran masyarakat sebelum batas waktu yang ditetapkan.
Digitalisasi bansos pada akhirnya bukan sekadar perubahan dari sistem manual menuju sistem digital. Lebih jauh, langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola bantuan sosial yang lebih tertib, transparan, dan berbasis data.
Dengan data warga yang semakin valid, penyaluran bantuan diharapkan dapat lebih tepat sasaran, sekaligus mengurangi risiko kesalahan maupun data ganda.
Pemkab Karangasem juga memastikan warga yang tinggal di wilayah dengan kendala jaringan tetap mendapat perhatian. Penanganan blank spot menjadi bagian penting agar keterbatasan akses internet tidak membuat masyarakat tertinggal dalam proses pendaftaran bantuan sosial.
Percepatan kini menjadi pekerjaan bersama. Dari tingkat kabupaten hingga desa, seluruh jajaran didorong bergerak serentak agar tidak ada warga yang berhak menerima bantuan justru tertinggal karena persoalan data maupun akses digital.



































