Foto: Ketua DPW Partai NasDem Bali, yang juga Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, Ir. I Nengah Senantara.
Denpasar
Gubernur Bali Wayan Koster belum lama ini menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur yang berpihak pada keberlanjutan budaya dan lingkungan di Bali. Menurutnya, sebagai daerah penyumbang devisa terbesar dari sektor pariwisata, Bali layak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat dalam hal kebijakan dan pendanaan pembangunan.
Bali hingga kini menyumbang lebih dari 53 persen devisa pariwisata nasional, namun kondisi infrastruktur di sejumlah destinasi wisata masih tertinggal dibandingkan dengan kontribusi ekonomi yang dihasilkannya.
Berdasarkan data yang dipaparkan Gubernur Koster, hingga Oktober 2025, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali mencapai 5,7 juta orang. Angka ini diperkirakan akan menembus 7 juta orang pada akhir tahun. Tahun sebelumnya, Bali mencatat kunjungan 6,9 juta wisatawan dengan total devisa pariwisata mencapai Rp167 triliun, atau 53 persen dari total devisa pariwisata nasional yang menembus Rp312 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW Partai NasDem Bali, Ir. I Nengah Senantara, menilai langkah Gubernur Koster sudah sejalan dengan semangat memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Ia menyebut, dengan kapasitas kepemimpinan dan jaringan politik yang dimiliki Koster, peluang Bali untuk memperoleh dukungan pusat sangat terbuka.
“Saya yakin Pak Wayan Koster, sebagai Gubernur Bali, memiliki kapasitas dan jaringan yang kuat untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Apalagi banyak anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, sehingga sinergi politiknya cukup kuat. Lobi-lobi yang dilakukan oleh Pak Koster juga luar biasa,” ujar Senantara.
Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali dari Partai NasDem ini menegaskan, Bali seharusnya mendapat perlakuan khusus dari pemerintah pusat mengingat kontribusinya yang begitu besar terhadap pendapatan negara, terutama melalui pariwisata dan sektor ekonomi kreatif.
“Bali seharusnya memang mendapat perhatian dan perlakuan khusus dari pemerintah pusat, mengingat kontribusinya yang sangat besar terhadap pendapatan nasional,” tambahnya.
Senantara menilai, lebih dari 50 persen pendapatan negara dari sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi terkait berasal dari Bali. Dengan kontribusi sebesar itu, sudah sepantasnya Bali menjadi prioritas dalam program pembangunan nasional, baik dalam penyediaan infrastruktur, energi, maupun fasilitas pendukung pariwisata berkelanjutan.
Meski demikian, ia menyadari bahwa upaya memperjuangkan perhatian khusus dari pusat bukan perkara mudah. Dibutuhkan komunikasi dan negosiasi politik yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Namun tentu saja semua ini membutuhkan proses bargaining politik antara pemerintah pusat dan daerah. Di sinilah pentingnya peran eksekutif, termasuk DPRD, untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat nasional,” tegasnya.
Senantara juga menekankan pentingnya peran lembaga perwakilan daerah dalam memastikan suara Bali benar-benar didengar dan diperjuangkan di tingkat nasional.
“Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan suara daerah benar-benar sampai dan diperjuangkan di pusat pemerintahan,” pungkasnya.



































