Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali dari Partai NasDem, yang juga Ketua DPW Partai NasDem Bali, Ir. I Nengah Senantara.
Denpasar
Proyek pembangunan Pembangkit Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energy (WtE) kini tengah diproses oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia. Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengubah sampah yang tidak dapat didaur ulang menjadi energi bermanfaat, seperti panas, bahan bakar, maupun listrik.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebelumnya telah merekomendasikan tujuh lokasi di Indonesia sebagai tempat penerapan teknologi PSEL, dan Provinsi Bali menjadi salah satu daerah prioritas.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali dari Partai NasDem, Ir. I Nengah Senantara, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai program ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam menjawab dua persoalan mendasar di Bali, yakni krisis sampah dan ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar daerah.
“Ini sebenarnya merupakan langkah terobosan besar dari Presiden, karena beliau memahami bahwa Bali adalah daerah pariwisata, wilayah yang sangat sensitif terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan,” ujar Senantara.
Menurut Ketua DPW NasDem Bali ini, persoalan sampah di TPA Suwung yang telah lama menumpuk harus segera mendapatkan solusi permanen. Kehadiran PSEL diharapkan menjadi jawaban konkret terhadap permasalahan tersebut.
“Kita semua tahu, tumpukan sampah di daerah Suwung sudah menggunung dan perlu segera ditangani. Karena itu, langkah ini menjadi aksen yang sangat baik, terlebih penanganannya akan dilakukan oleh Daerah Nantara,” jelasnya.
Senantara menegaskan, Daerah Nantara sebagai holding milik negara memiliki kapasitas dan kredibilitas kuat untuk menangani proyek strategis berskala nasional seperti ini.
“Kita tahu, Daerah Nantara merupakan holding besar milik negara, sehingga kapasitas dan kredibilitasnya sangat memadai. Program ini juga bukan sembarangan, karena sudah termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) Pemerintah,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPR RI, khususnya Komisi VI dan Komisi XI, turut mengawal jalannya proyek ini, terutama dalam aspek pengawasan alokasi dan pengelolaan dana.
“Kami di DPR tentu ikut terlibat, terutama dalam hal pengawasan terkait alokasi dana. Khususnya di Komisi VI, tempat saya bertugas, kami memang bermitra langsung dengan BUMN seperti Danantara,” katanya.
Selain Komisi VI, Komisi XI DPR RI juga dilibatkan dalam pembahasan proyek PSEL, khususnya yang berkaitan dengan aspek aliran dan pengelolaan dana. Kedua komisi tersebut berperan aktif dalam memastikan seluruh proses pendanaan berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, sehingga pelaksanaan proyek dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Selain Komisi VI, Komisi XI juga turut terlibat dalam pembahasan proyek ini, terutama yang berkaitan dengan aliran dan pengelolaan dana. Kami siap mengawal agar seluruh proses pendanaan di proyek ini berjalan transparan dan tepat sasaran,” tambahnya.
Senantara kemudian berharap agar proyek PSEL di Bali dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Bali, saya tentu berharap proyek ini bisa berjalan lancar, selesai tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.



































