Foto: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, S.T.P., M.P., saat menyampaikan materi pada talkshow bertajuk “Gerakan Perubahan untuk Restorasi” yang digelar DPW Partai NasDem Bali pada Sabtu (8/11/2025).
Denpasar
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, S.T.P., M.P., mengapresiasi kegiatan talkshow bertajuk “Gerakan Perubahan untuk Restorasi” yang digelar DPW Partai NasDem Bali pada Sabtu (8/11/2025), di Ballroom DPW NasDem Bali, Renon, Denpasar.
Dalam kesempatan tersebut, Lidartawan menegaskan pentingnya membangun kembali kesadaran hidup berdemokrasi secara utuh dan bermartabat. Ia menilai, demokrasi Indonesia telah tumbuh semakin matang, dengan Bali sebagai salah satu contoh daerah yang berhasil menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu.
“Kita harus kembali belajar hidup dalam demokrasi yang sesungguhnya. Karena demokrasi kita ini luar biasa, begitu matang dan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Lidartawan menjelaskan, keberhasilan itu tercermin dari tiga kali pelaksanaan pemilu di Bali tanpa adanya sengketa yang sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut, kata dia, menjadi indikator bahwa seluruh persoalan kepemiluan dapat diselesaikan di tingkat daerah dengan baik.
“Kita sudah menyelenggarakan pemilu tiga kali dan tidak pernah ada sengketa di MK. Itu artinya penyelenggaraan kita sudah baik. Bahkan, kita pernah menjadi KPU terbaik di Republik Indonesia pada pemilu dan pilkada kemarin. Semua itu berkat partisipasi masyarakat,” tuturnya.
Meski demikian, Lidartawan mengingatkan bahwa partisipasi tinggi bukan berarti tanpa masalah. Ia menegaskan, tantangan pasti ada, namun penyelesaiannya di Bali selalu dilakukan dengan semangat kebersamaan.
“Masalah pasti ada, tapi kita bisa selesaikan bersama. Itu hebat. Daripada membuat masalah lalu lempar ke MK, di Bali kita selesaikan bareng-bareng,” katanya.
Lebih lanjut, Lidartawan menyoroti pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat, terutama generasi muda yang kini mendominasi jumlah pemilih.
“Sekarang lebih dari 60 persen pemilih kita adalah generasi milenial. Kalau cara berpikirnya masih seperti dulu—ikut-ikutan, main geng—ya hasilnya akan begitu-begitu saja,” ujarnya mengingatkan.
Menurutnya, pendidikan politik bertujuan membentuk warga negara yang melek politik dan mampu memilih secara cerdas.
“Minimal, adik-adik tahu visi, misi, dan program kerja dari calon pemimpin yang akan dipilih. Jangan hanya ikut-ikutan,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pemilu dan pilkada sebelumnya, hanya sekitar 20 persen anak muda yang memilih dengan niat kuat untuk membawa perubahan. Sementara sisanya masih terpengaruh faktor emosional, loyalitas partai, atau bahkan iming-iming materi.
“Sisanya memilih karena takut partainya kalah, atau karena diberi seragam dan iming-iming lain. Akibatnya, setelah pemimpin duduk di kursinya, malah timbul keributan. Padahal yang disalahkan akhirnya siapa? Kita juga,” ujar Lidartawan.
Lidartawan juga menekankan pentingnya peran publik dalam melakukan pengawasan terhadap janji politik para pemimpin.
“Sekarang semuanya bisa direkam. Kalau dulu belum ada bukti, sekarang lewat handphone bisa direkam—janji politiknya, komitmennya,” ucapnya.
Ia menegaskan, masyarakat harus berani mengevaluasi pemimpin yang tidak menepati janji, dan sebaliknya, mendukung yang benar-benar bekerja untuk rakyat.
“Kalau mereka tidak menunjukkan kinerja, ya jangan didukung lagi. Tapi kalau mereka bekerja nyata dan konsisten dengan visi-misinya, ayo kita dorong bersama. Itulah check and balance,” ujarnya menegaskan.
Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU Bali, kata Lidartawan, terus berupaya memperkuat pendidikan politik, termasuk melalui kegiatan di lingkungan sekolah.
“Setiap penerimaan siswa baru, kami masuk ke sekolah untuk menyosialisasikan pentingnya memahami proses demokrasi. Karena sering kali guru pun belum paham pentingnya hal ini—padahal tiga atau lima tahun lagi, para siswa itu sudah menjadi pemilih,” jelasnya.
Upaya tersebut, tambahnya, telah memberikan hasil positif. Partisipasi pemilih di Bali kini mencapai 83 persen. Meski demikian, ia mengingatkan adanya perbedaan tingkat partisipasi antara pemilu nasional dan pilkada.
“Pemilu kita 83 persen, tapi di pilkada justru lebih rendah. Padahal keduanya sama pentingnya. Mungkin karena pemilu bisa diikuti dari mana saja—bahkan yang bekerja di kapal pesiar atau tinggal di luar negeri tetap bisa memilih,” katanya.
Ia berharap ke depan, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada juga semakin meningkat.
“Pilkada ini menentukan masa depan daerah kita sendiri. Jadi jangan anggap sepele,” tutup Lidartawan.
