nasdembali

Menu

Rembug NasDem Denpasar Gaungkan Bali Bebas Sampah, Dukung Gubernur Koster Ubah Masalah Jadi Peluang

Foto: Suasana Rembug Bersama NasDem Denpasar Mendukung Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, pada Rabu, 16 April 2025 di Sekretariat DPD NasDem Denpasar.

Denpasar

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Denpasar menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan Bali bebas dari sampah. Dukungan ini diwujudkan melalui kegiatan Rembug Bersama Mendukung Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang digelar pada Rabu, 16 April 2025 di Sekretariat DPD NasDem Denpasar, Jalan Tantular Barat No.15x, Dangin Puri Klod.

Kegiatan ini menghadirkan akademisi sekaligus peneliti sampah bertaraf internasional, Dr. I Made Wahyu Wijaya, ST., yang juga merupakan dosen Program Magister Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar. Ia memaparkan konsep pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, serta potensi besar sampah sebagai sumber daya ekonomi. Hadir juga Anggota DPRD Kota Denpasar dari Partai NasDem Wayan Gatra, para  pengurus dan kader NasDem Denpasar.

Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bali, Ir. I Nengah Senantara, mengapresiasi langkah DPD NasDem Denpasar yang dinilainya sebagai bentuk nyata dukungan terhadap gerakan Bali Bersih Sampah yang digagas Gubernur Wayan Koster.

“Gerakan ini sangat bermanfaat. Pariwisata sangat berkaitan erat dengan persoalan sampah. Kalau sampah tidak bisa dikelola dengan baik, tentu ini menjadi hambatan besar bagi pengembangan pariwisata di Bali,” ujarnya.

Anggota Komisi VI DPR RI dapil Bali ini pun menegaskan komitmennya untuk menggerakkan seluruh kader dan simpatisan NasDem se-Bali agar aktif berkontribusi membersihkan Bali dari pencemaran sampah, khususnya sampah plastik.

Senantara juga menaruh apresiasi tinggi terhadap paparan Dr. Wahyu yang membuka mata banyak pihak tentang nilai ekonomi dari sampah.

“Kita harus ubah mindset. Sampah bisa jadi berkah. Bahkan bisa menghasilkan cuan jutaan hingga triliunan rupiah,” ungkapnya.

Senantara kemudian mengapresiasi langkah visioner Gubernur Bali Wayan Koster terkait Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah, tepatnya pada Poin V nomor 4, yang menyebut bahwa setiap lembaga usaha dilarang memproduksi AMDK plastik sekali pakai dengan volume kurang dari satu liter di wilayah Provinsi Bali.

Senantara menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan Bali Bersih Sampah yang digagas oleh Gubernur Bali, Wayan Koster. Ia menilai, upaya ini sangat relevan mengingat pariwisata sebagai sektor andalan Bali sangat berkaitan erat dengan isu pengelolaan sampah. Sampah yang tidak tertangani dengan baik, menurutnya, dapat menjadi hambatan serius bagi pengembangan pariwisata di Pulau Dewata.

“Karena kita pahami pariwisata itu sangat berkaitan erat dengan yang namanya sampah. Begitu sampah ada di mana-mana yang tidak bisa dikelola dengan baik tentu ini akan menjadi hambatan untuk mengembangkan pariwisata di Bali,” kata Senantara yang juga merupakan Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali.

Senantara menegaskan bahwa Partai NasDem Bali berada di barisan terdepan dalam mendukung langkah-langkah Gubernur Koster untuk mewujudkan Bali bebas sampah, termasuk kampanye Bali bebas sampah plastik yang tengah menjadi sorotan publik. Ia menilai, kebijakan tersebut memberikan harapan baru untuk menciptakan Bali yang lebih bersih dan semakin dicintai oleh masyarakat dunia.

“Kita tahu bahwa plastik itu sangat susah untuk diurai. Dengan adanya SE yang dicetuskan oleh Pak Gubernur Bali Pak Wayan Koster tentu ini ada harapan baru. Harapan baru untuk membuat Bali akan semakin bersih.  Bali akan lebih dicintai oleh masyarakat dunia,” ujar Senantara yang dikenal sebagai pengusaha sukses yang senang berbagi lewat tagline Senantara Berbagi Senantara Peduli.

Menanggapi adanya pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut, khususnya Surat Edaran Gubernur Bali yang melarang penggunaan plastik sekali pakai dan kemasan air minum dalam kemasan (AMDK) plastik berukuran di bawah satu liter, Senantara menyatakan sikap terbukanya terhadap perbedaan pandangan. Namun, ia menegaskan bahwa selama kebijakan tersebut bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Ia optimistis bahwa program ini akan berjalan baik seiring waktu.

“Saya justru mendukung keputusan Pak Wayan Koster, apapun bentuknya, karena kita tahu yang namanya plastik itu sangat susah untuk diurai. Nah barangkali dalam kesempatan yang berjalannya waktu ini, saya meyakini programnya Pak Koster akan berjalan dengan baik. Itu sangat baik,” tegasnya.

Senantara kemudian mengajak seluruh masyarakat Bali untuk tidak hanya berpikir kepentingan pribadi, tetapi bersama-sama menjaga Bali demi kepentingan jangka panjang. Menurutnya, jika semua elemen masyarakat berpikir untuk kepentingan Bali, maka dukungan terhadap gerakan Bali bebas sampah plastik akan mengalir dengan sendirinya.

“Marilah kita menjaga Bali, jangan menjaga diri kita sendiri. Begitu menjaga diri kita sendiri berarti kritiknya akan muncul, karena kepentingan pribadi yang lebih dominan. Kalau kita berpikir tentang Bali, pastinya semua masyarakat Bali mendukung akan gerakan Bali bebas sampah plastik,” pungkasnya.

Senada dengan Senantara, Ketua DPD NasDem Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gede Widiada, yang akrab disapa Gung Widiada, memberikan apresiasi atas paparan yang disampaikan oleh Dr. I Made Wahyu Wijaya, ST., dalam acara rembug bersama terkait penanganan sampah plastik di Bali. Menurutnya, materi yang disampaikan sangat penting sebagai bekal pengetahuan bagi kader Partai NasDem dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah.

“Kita harapkan ini beliau memberikan seperti apa yang dipaparkan tadi, pengetahuan buat kader-kader NasDem, mengetoktularkan kepada keluarganya, minimal, dan kepada lingkungan masyarakat yang ada di wilayah mereka masing-masing untuk mendukung Bapak Gubernur, Bapak Koster, dan Bapak Wakil Gubernur, Bapak Giri Prasta untuk Bali bersih dari sampah plastik, itu intinya tujuannya,” ujar Gung Widiada yang juga merupakan Ketua Bappilu DPW Partai NasDem Bali.

Menanggapi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengurangan plastik, termasuk larangan kemasan air minum dalam kemasan (AMDK) plastik di bawah 1 liter, Gung Widiada menegaskan bahwa pemimpin seperti Gubernur Koster sudah terbiasa menghadapi tekanan dan kritik. Ia juga menyadari bahwa hasil dari kebijakan ini tidak bisa dilihat dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun.

“Ya, beliau seorang pemimpin yang sudah teruji terkait dengan tantangan. Kita berharap beliau tidak baper, tidak usah terlalu care terhadap tantangan, tetapi bagaimana komitmen beliau bisa lanjutkan dengan regulasi yang ada, bisa diteruskan dan kita akan lihat hasilnya dalam waktu yang tidak bisa selesai 5 tahun atau 10 tahun. Tentu ini akan berkesinambungan karena menyangkut akar kultur kita masyarakat terkait dengan dampak daripada sampah plastik ini,” jelas Gung Widiada yang merupakan Panglingsir Puri Peguyangan.

Ketika ditanya soal perlawanan dari sejumlah tokoh politik maupun pengusaha terhadap kebijakan tersebut, Gung Widiada menyatakan bahwa Gubernur Koster harus tetap melanjutkan langkahnya demi kepentingan jangka panjang Bali.

“Pak Koster harus jalan dan tentu kami sebagai partai kecil yang ada di Provinsi Bali ini harus mengambil inisiasi sekaligus mengharapkan kadernya mengedukasi publik untuk ya kita ini bergerak jangka panjang. Karena apa yang beliau kerjakan ini untuk kepentingan Bali dalam jangka panjang,” tegas mantan Anggota DPRD Denpasar 6 Periode tersebut.

Ia juga menekankan agar masyarakat tidak menyalahkan Surat Edaran terbaru terkait pembatasan kemasan plastik, karena kebijakan tersebut telah diperkuat dengan regulasi daerah dan memiliki tujuan jangka panjang untuk menjaga kelestarian lingkungan.

“Cuman kita harapkan beliau sabar dan tentu tidak baper lah untuk menyikapi dibuli, orang berbeda, kita hargai semua karena pengetahuan kita tentang sampah ini betul-betul, kita sebagai kader partai saja tidak paham akan bahaya sampah ini ke depan,” tutupnya.

Sementara itu, narasumber Dr. I Made Wahyu Wijaya, ST., dalam rembug bersama tersebut memaparkan pentingnya pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Menurutnya, pendekatan ini tidak hanya berdampak pada pengurangan sampah, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

“Jadi penggunaan sampah dengan konsep ekonomi sirkular ini menitikberatkan pada upaya untuk mengolah sampah untuk menjadi produk yang bernilai ekonomi. Sehingga selain kita berusaha untuk mengolah sampah, memberikan dampak pada lingkungan, juga kita memberikan dampak pada masyarakat dengan menghasilkan keuntungan ekonomi,” kata Wahyu Wijaya yang juga merupakan peneliti sampah bertaraf internasional.

Ia menambahkan bahwa berbagai jenis sampah bisa diolah menjadi produk baru yang berguna bagi sektor lain, seperti di sektor pertanian dan kesehatan kerja. Dengan koksep ekomomi sirkular juga bisa mengurangi penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Dengan memanfaatkan limbah, memanfaatkan sampah untuk dibuat produk baru yang bisa digunakan kembali oleh masyarakat atau oleh sektor lain, misalnya sektor pertanian, sektor kesehatan yang bisa menggunakan produk tersebut sehingga dapat meminimalkan sampah yang dibuang ke TPA,” lanjutnya.

Ketika ditanya mengenai potensi ekonomi dari pengelolaan sampah di Bali jika dikelola secara industri, Wahyu Wijaya yang juga seorang dosen Program Magister Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar menjelaskan bahwa berdasarkan karakteristik sampah di Bali, seperti sampah upakara, sampah dari akomodasi wisata, hotel, serta sampah domestik, terdapat potensi besar untuk dimanfaatkan. Sampah upakara, misalnya, dapat diolah menjadi kompos, briket, atau pupuk yang bermanfaat bagi sektor pertanian.

” Memang dari sampah upakara ini bisa kita membuat kompos, kita membuat briket ataupun pupuk yang memang bisa digunakan oleh rekan-rekan di sektor pertanian,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa sampah dari sektor perhotelan, khususnya sampah organik dan sampah kemasan, memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan, salah satunya dalam bentuk produk kompos. Meskipun nilai kompos tergolong rendah, penggunaannya oleh petani dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, sehingga memberikan keuntungan ekonomi bagi petani melalui pengurangan biaya untuk pupuk.

“Jika ini bisa digunakan oleh petani kita, jadi petani bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia, tentunya keuntungan ini diperoleh oleh petani karena mereka bisa mengurangi pengeluaran untuk pupuk kimia,” katanya.

Wahyu Wijaya menyampaikan bahwa potensi industri pengolahan sampah di Bali sangat besar. Hal ini didukung oleh tingginya volume sampah yang dihasilkan, seiring dengan posisi Bali sebagai destinasi wisata utama yang memiliki tingkat konsumsi produk yang tinggi, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan.

“Ya, sangat berpotensi sekali. Saya tidak punya jumlah yang pasti ya, kalau potensi memang sangat tinggi, karena memang kita punya jumlah sampah yang cukup tinggi juga, karena kita jadi destinasi wisata, kita punya tingkat konsumsi produk yang cukup tinggi, baik dari masyarakat, maupun dari pengunjung,” ujarnya.

Wahyu Wijaya kemudian menilai bahwa kebijakan Gubernur Bali tentang gerakan Bali Bersih Sampah serta berbagai larangan penggunaan plastik sekali pakai membuka peluang ekonomi baru. Kebijakan ini dinilai dapat mendorong pengumpulan dan pengolahan sampah berdasarkan jenisnya untuk kemudian dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang menjadi produk-produk bernilai ekonomi.

Ia juga meyakini bahwa kebijakan tersebut berpotensi melahirkan banyak pengusaha baru di bidang pengolahan sampah, karena sampah kini tidak lagi dipandang sebagai permasalahan semata, melainkan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan melalui berbagai inovasi.

“Karena kita punya inovasi-inovasi untuk membuat produk dari sampah ini. Jadi kita tidak melihat sampah menjadi sesuatu yang kotor lagi, tapi kita melihat sampah ini menjadi potensi atau sumber daya yang bisa kita manfaatkan sebenarnya,” ungkapnya.

Ketika ditanya apakah sampah bisa menjadi sumber kekayaan, Wahyu Wijaya menegaskan bahwa hal tersebut sangat mungkin. Menurutnya, sampah memiliki potensi besar karena diperoleh secara gratis dan dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi. Bahkan dari pengolahan sampah ini masyarakat juga berpotensi  menghasilkan cuan jutaan hingga triliunan rupiah.

“Tentunya bisa, sangat setuju sekali dan sangat berpotensi sekali memang. Karena kita mendapatkan gratis dan kita bisa menghasilkan produk dari sampah,” pungkasnya.

Bagikan Artikel

RELATED POST

Sinergi TNI dan Pemda, TMMD ke-128 Dorong Percepatan Pembangunan Desa Pempatan

Baca Selengkapnya

Lemahnya Pengawasan Jadi Alarm, DPR Soroti Maraknya Obat Ilegal dan Pangan Berbahaya

Baca Selengkapnya

Gerindra–NasDem Bantah Isu Fusi, Fokus pada Konsolidasi Internal

Baca Selengkapnya

DPR Soroti RUU Perkoperasian: Pengawasan Kuat, Koperasi Bisa Jadi Alternatif Bank Desa

Baca Selengkapnya

DPR Desak Pengawasan Ketat Program Makan Bergizi Gratis, Soroti Ancaman Keracunan

Baca Selengkapnya

NasDem Bali Tegas: Isu Penggabungan Partai Hoaks, Minta Tempo Klarifikasi

Baca Selengkapnya

I Wayan Mudayana, S.H., M.H.

Lahir di Kusamba, 12 Desember 1959, I Wayan Mudayana adalah sosok yang ditempa oleh disiplin dan ketegasan selama puluhan tahun mengabdi di institusi Polri (1993–2018). Setelah purnawirawan, beliau melanjutkan pengabdian di bidang politik dan legislatif dengan semangat yang sama: menjaga integritas dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Berbekal latar belakang pendidikan hukum hingga Magister Hukum, beliau memiliki fondasi kuat dalam memahami sistem perundang-undangan dan tata kelola pemerintahan. Dalam perjalanan politiknya, beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Fraksi DPRD Kabupaten Klungkung (2014–2019), Ketua Fraksi NasDem (2019–2024), dan kembali menjadi Anggota DPRD periode 2024–sekarang.

Di struktur partai, I Wayan Mudayana juga mengemban amanah sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Klungkung. Kombinasi pengalaman aparat penegak hukum dan legislator menjadikannya figur yang tegas, berintegritas, dan berorientasi pada kepastian hukum serta pembangunan yang tertib dan berkeadilan.

DAPIL BULELENG 9

I Ketut Guna, S.H.

Lahir di Kayubihi pada 18 Oktober 1969, I Ketut Guna, S.H. merupakan sosok yang tumbuh dan besar di tengah masyarakat Kecamatan Bangli. Dengan latar belakang pendidikan hukum (S1 Fakultas Hukum), beliau memiliki pemahaman yang kuat mengenai regulasi, keadilan, dan tata pemerintahan.

Perjalanan pendidikannya dimulai dari SD N 1 Kayubihi, SMP N 2 Bangli, hingga SMA N 2 Bangli, sebelum melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dan meraih gelar Sarjana Hukum. Bekal akademik tersebut menjadi dasar komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat serta mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Sebagai putra daerah Kayubihi, I Ketut Guna memahami langsung kebutuhan dan dinamika masyarakat Bangli. Dengan semangat pengabdian dan nilai-nilai kebersamaan, beliau berkomitmen untuk menghadirkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan.

DAPIL BANGLI

Dr. Somvir

Lahir di Jakhala, 3 Maret 1970, Dr. Somvir adalah anggota DPRD Provinsi Bali dari Partai NasDem yang berasal dari Kabupaten Buleleng. Ia telah dua kali terpilih berturut-turut untuk masa jabatan 2019–2024 dan 2024–2029. Sosok berdarah India ini memulai karier politiknya melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan di Bali Utara, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Kepeduliannya terhadap masyarakat kecil menjadi salah satu fondasi kuat dalam membangun kepercayaan publik.

Dengan semangat menjaga nilai-nilai toleransi dan keberagaman, Dr. Somvir dikenal sebagai figur yang inklusif dan merakyat. Latar belakang akademik yang kuat serta pengalaman lapangan yang luas menjadikannya mampu merumuskan dan memperjuangkan berbagai kebijakan pro-rakyat di DPRD Provinsi Bali. Komitmennya terhadap pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat terus menjadi motor penggerak dalam perannya sebagai wakil rakyat.

DAPIL BULELENG

I GUSTI AYU MAS SUMATRI, S.Sos.,M.A.P

Lahir pada 31 Desember 1967, I Gusti Ayu Mas Sumatri adalah anggota DPRD Provinsi Bali dari Partai NasDem yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Karangasem. Karier politiknya diawali dari tingkat lokal, di mana ia pernah menjabat sebagai Bupati Karangasem yang diusung dan didukung oleh Partai NasDem dari tahun 2016 hingga 2021. Kepemimpinannya yang dikenal tegas, visioner, dan berpihak pada pembangunan daerah menjadikannya sosok yang dihormati di Karangasem.

Setelah masa jabatannya sebagai bupati usai, I Gusti Ayu Mas Sumatri kembali terpilih dan dipercaya menjadi anggota DPRD Provinsi Bali dari Dapil Karangasem untuk periode 2024–2029. Dengan pengalaman eksekutif yang kuat dan kedekatannya dengan masyarakat, ia terus memperjuangkan pembangunan yang merata, pelestarian budaya lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Karangasem di tingkat Provinsi Bali.

DAPIL 7 (KARANGASEM)

SERTIJAB DPW NASDEM BALI 2025

Selamat dan sukses atas pelantikan Pengurus DPW Partai NasDem Bali periode 2024-2029!
Semoga amanah, selalu berjuang untuk restorasi Indonesia, dan membawa perubahan nyata bagi masyarakat Bali.

PERESMIAN KANTOR DPW PARTAI NASDEM BALI

Ketua Umum (Ketum) Partai Partai NasDem Surya Paloh meresmikan kantor megah milik DPW NasDem Provinsi Bali.
Surya tiba di Kantor DPW Partai NasDem Bali didampingi sejumlah elit NasDem, Minggu (17/7).

UPACARA MELASPAS GEDUNG DPW NASDEM BALI

Upacara Melaspas Gedung DPW Partai NasDem Bali
“Melaspas adalah upacara pembersihan dan penyucian bangunan yang baru selesai dibangun atau baru ditempati”

Drs. I Wayan Gatra, M.Si

Lahir di Karangasem, 1 Januari 1959, Drs. I Wayan Gatra, M.Si merupakan tokoh berpengalaman yang pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Denpasar dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar. Dengan latar belakang pendidikan S1 dari Universitas Brawijaya Malang dan S2 dari Universitas Udayana, beliau memiliki fondasi akademik yang kuat dalam bidang pemerintahan dan administrasi publik.

Pengalaman panjang di birokrasi, mulai dari Kepala Bidang Pengawasan hingga Kepala Dinas, membentuk karakter kepemimpinan yang tegas, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kiprahnya di DPRD Kota Denpasar periode 2019–2024 dan kembali dipercaya untuk periode 2024–sekarang menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Selain aktif dalam pemerintahan, beliau juga memiliki pengalaman organisasi sejak masa pendidikan hingga menjadi Wakil Ketua PHDI Kota Dili. Dengan semangat pengabdian dan nilai-nilai kebangsaan, Drs. I Wayan Gatra, M.Si terus berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Denpasar Timur.

DAPIL DENPASAR TIMUR

I Wayan Mudayana

Lahir di Jakhala, 3 Maret 1970, Dr. Somvir adalah anggota DPRD Provinsi Bali dari Partai NasDem yang berasal dari Kabupaten Buleleng. Ia telah dua kali terpilih berturut-turut untuk masa jabatan 2019–2024 dan 2024–2029. Sosok berdarah India ini memulai karier politiknya melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan di Bali Utara, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Kepeduliannya terhadap masyarakat kecil menjadi salah satu fondasi kuat dalam membangun kepercayaan publik.

Dengan semangat menjaga nilai-nilai toleransi dan keberagaman, Dr. Somvir dikenal sebagai figur yang inklusif dan merakyat. Latar belakang akademik yang kuat serta pengalaman lapangan yang luas menjadikannya mampu merumuskan dan memperjuangkan berbagai kebijakan pro-rakyat di DPRD Provinsi Bali. Komitmennya terhadap pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat terus menjadi motor penggerak dalam perannya sebagai wakil rakyat.

DAPIL DENPASAR TIMUR

I Nyoman Muliawan

Lahir di Ulundanu pada 13 Maret 1987, I Nyoman Muliawan merupakan putra daerah yang tumbuh dan besar di wilayah Kintamani. Berasal dari lingkungan Dusun/Br. Ulun Danu, beliau memahami secara langsung kebutuhan serta dinamika kehidupan masyarakat pedesaan dan kawasan pegunungan di Bangli.

Perjalanan pendidikannya dimulai dari SD N 3 Songan, dilanjutkan ke SMP N 4 Kintamani, SMA N 1 Bangli, hingga menyelesaikan pendidikan Strata 1. Latar belakang pendidikan tersebut membentuk karakter yang disiplin, terbuka, dan memiliki semangat untuk terus berkembang demi kemajuan daerah.

Sebagai representasi generasi muda, I Nyoman Muliawan berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya dalam mendorong pembangunan yang merata, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan warga di wilayah Kintamani.

DAPIL KINTAMANI A

I Ketut Sukma Sucita

Lahir di Klungkung, 23 Oktober 1963, I Ketut Sukma Sucita merupakan figur senior yang konsisten mengabdi dalam dunia pendidikan, olahraga, dan politik di Kabupaten Klungkung. Berawal dari pengabdian di organisasi kemasyarakatan hingga memimpin berbagai struktur partai, beliau dikenal sebagai sosok organisatoris dan pemersatu.

Pengalaman legislatifnya dimulai pada periode 2014–2019 sebagai Anggota DPRD Kabupaten Klungkung dengan jabatan Sekretaris Fraksi. Pada periode 2019–2024, beliau dipercaya menjadi Ketua Fraksi NasDem, dan kembali melanjutkan pengabdian sebagai Anggota DPRD periode 2024–sekarang.

Di luar parlemen, ia juga aktif sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Klungkung sejak 1999 serta pernah menjabat Ketua PBSI Kabupaten Klungkung. Kiprah panjang ini menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan daerah.

Dengan pengalaman struktural partai sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Klungkung (2014–sekarang), I Ketut Sukma Sucita hadir sebagai figur kepemimpinan yang matang dan konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat Klungkung.

DAPIL 1 KLUNGKUNG

A.A. Oka Kalam, SH

Lahir di Gianyar, 24 Juni 1963, Anak Agung Oka Kalam adalah sosok yang ditempa oleh disiplin, pengabdian, dan pengalaman panjang dalam institusi kepolisian. Berbekal latar belakang sebagai anggota Polri di Polres Gianyar serta pendidikan Sarjana Hukum dari Universitas Warmadewa, beliau memadukan ketegasan hukum dengan pemahaman sosial kemasyarakatan.

Puluhan tahun pengabdian membentuk karakter kepemimpinan yang tegas namun humanis. Terbiasa bekerja di tengah masyarakat, beliau memahami bahwa keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan adalah fondasi utama pembangunan daerah.

Dengan pengalaman dan kedewasaan kepemimpinan tersebut, Anak Agung Oka Kalam hadir membawa komitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Sukawati secara berani, jujur, dan bertanggung jawab.

DAPIL SUKAWATI

Made Sudiarta, S.H.

Lahir di Singaraja pada 25 November 1959, I Made Sudiarta, S.H. merupakan figur yang konsisten mengabdikan diri dalam dinamika politik dan pembangunan di Kabupaten Buleleng. Berbekal pendidikan hukum dari Universitas Mahendradata, beliau memahami pentingnya regulasi yang adil dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Perjalanan politiknya tidak instan. Sejak Pemilu Legislatif 2014, 2019, hingga 2024, beliau secara konsisten maju sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Buleleng dari Dapil 1 Kecamatan Buleleng. Konsistensi tersebut mencerminkan dedikasi dan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.

Sebagai putra daerah Singaraja, I Made Sudiarta memahami karakter, kebutuhan, serta harapan masyarakat Buleleng. Dengan pengalaman, kematangan, dan semangat pengabdian, beliau hadir untuk terus mendorong pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

DAPIL BULELENG 1

I Nyoman Meliun

Lahir di Bebetin, 3 Juli 1972, I Nyoman Meliun adalah figur yang tumbuh dari desa dan ditempa oleh pengalaman kepemimpinan langsung di tengah masyarakat. Mengawali pengabdian sebagai Kepala Dusun Banjar Dinas Pendem (2005–2008), beliau kemudian dipercaya menjadi Kepala Desa Bebetin (2008–2013). Pengalaman ini menjadikannya pemimpin yang memahami persoalan rakyat dari level paling dasar.

Perjalanan politiknya menunjukkan konsistensi dan daya juang. Pada Pemilu 2014 beliau memperoleh 2.346 suara, kemudian berhasil terpilih pada 2019 dengan 2.340 suara, dan kembali dipercaya masyarakat pada 2024 dengan peningkatan signifikan menjadi 3.413 suara. Kepercayaan yang terus bertambah ini menjadi bukti nyata kedekatan dan kerja nyata beliau di tengah masyarakat.

Di DPRD Kabupaten Buleleng, I Nyoman Meliun pernah menjabat sebagai Anggota Komisi III (2019–2024) dan kini melanjutkan pengabdian sebagai Anggota Komisi IV (2024–2029). Selain itu, kiprahnya di organisasi politik juga signifikan, mulai dari Ketua DPC Partai NasDem Kabupaten Buleleng hingga saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Buleleng periode 2024–2029.

Dengan pengalaman pemerintahan desa, organisasi partai, dan legislatif, I Nyoman Meliun hadir sebagai representasi pemimpin yang tumbuh dari rakyat, bekerja untuk rakyat, dan kembali kepada rakyat.

DAPIL BULELENG 2

I Wayan Edi Parsa, S.H.

Lahir di Bengkala, 15 Maret 1973, I Wayan Edi Parsa, S.H. adalah figur pemimpin yang ditempa oleh pengalaman panjang di dunia usaha dan legislatif. Mengawali karier sebagai Manager Property (1999–2009), beliau membangun kemampuan manajerial, kepemimpinan, serta ketajaman dalam pengambilan keputusan.

Kepercayaan masyarakat mengantarkannya menjadi Anggota DPRD Kabupaten Buleleng selama tiga periode. Dalam perjalanan tersebut, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi B (2009–2013) dan saat ini dipercaya sebagai Sekretaris Fraksi. Pengalaman ini memperlihatkan konsistensi, kedewasaan politik, dan kapasitas dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Sebagai putra Bengkala, Kecamatan Kubutambahan, beliau memahami langsung kebutuhan masyarakat di wilayah Buleleng Timur. Dengan latar belakang pendidikan hukum serta keikutsertaan dalam berbagai pendidikan politik dan kongres Partai NasDem, I Wayan Edi Parsa terus memperkuat komitmennya dalam membangun daerah secara terarah dan berkelanjutan.

DAPIL BULELENG 3

Dra. Made Putri Nareni

Lahir di Singaraja, 22 Mei 1963, Dra. Made Putri Nareni merupakan figur perempuan tangguh yang telah membuktikan konsistensi pengabdian di Kabupaten Buleleng. Berawal dari pengalaman profesional di berbagai perusahaan swasta nasional, beliau kemudian mendedikasikan diri sepenuhnya dalam dunia politik dan pelayanan publik.

Kepercayaan masyarakat mengantarkannya menjadi Anggota DPRD Kabupaten Buleleng selama tiga periode berturut-turut (2014–sekarang). Pada periode 2019–2024, beliau dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Buleleng — sebuah posisi strategis yang menunjukkan kapasitas kepemimpinan dan integritasnya.

Perolehan suara yang terus meningkat, termasuk 3.390 suara pada Pemilu 2019 dan 3.520 suara pada Pemilu 2024, menjadi bukti nyata kedekatan dan kerja konsisten beliau di tengah masyarakat Tejakula dan sekitarnya.

Dengan latar belakang pendidikan dari FTKIP Universitas Udayana serta pengalaman organisasi partai sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Dra. Made Putri Nareni terus berkomitmen memperjuangkan pembangunan yang berkeadilan, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan perempuan serta keluarga.

DAPIL BULELENG 4

Made Jayadi Asmara, S.Sos.

Lahir di Mayong, 10 November 1970, Made Jayadi Asmara, S.Sos. adalah figur pemimpin yang tumbuh dari dunia profesional dan bertransformasi menjadi tokoh politik berpengaruh di Kabupaten Buleleng. Pengalaman panjangnya di sektor perhotelan — mulai dari posisi operasional hingga General Manager — membentuk karakter kepemimpinan yang disiplin, adaptif, dan berorientasi pada manajemen yang efektif.

Perjalanan politiknya menunjukkan grafik peningkatan yang signifikan. Pada Pemilu 2014 meraih 1.509 suara, kemudian melonjak menjadi 3.352 suara pada 2019 (terpilih), dan kembali meningkat tajam menjadi 5.907 suara pada 2024. Kenaikan ini menegaskan kepercayaan masyarakat yang terus bertumbuh, khususnya di wilayah Seririt.

Di DPRD Kabupaten Buleleng, beliau aktif sebagai Anggota Komisi I dan Sekretaris Fraksi Partai NasDem. Pada 2024, beliau dipercaya mengemban amanah strategis sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Buleleng. Di struktur partai, ia juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Buleleng.

Dengan kombinasi pengalaman profesional, kepemimpinan organisasi, dan legitimasi elektoral yang kuat, Made Jayadi Asmara hadir membawa visi pembangunan yang terukur, progresif, dan berpihak kepada masyarakat.

DAPIL BULELENG 6

Made Sudiarta, S.H.

Lahir di Wanagiri, 10 Januari 1970, I Ketut Suartana adalah pemimpin yang tumbuh dari desa dan ditempa oleh dinamika politik yang penuh tantangan. Mengawali pengabdian sebagai Kepala Dusun Banjar Dinas Balu (2012–2014), beliau mengenal langsung denyut kehidupan masyarakat dari tingkat paling dasar.

Pada Pemilu 2014, beliau dipercaya menjadi Anggota DPRD Kabupaten Buleleng dengan perolehan 2.296 suara. Tahun 2019 menjadi fase evaluasi dan pembelajaran. Namun pada 2024, beliau bangkit dengan kekuatan baru dan meraih 3.221 suara, kembali dipercaya masyarakat Sukasada untuk duduk di DPRD Kabupaten Buleleng.

Saat ini, I Ketut Suartana mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng, memperjuangkan kepentingan masyarakat di sektor ekonomi dan pembangunan daerah. Di tingkat partai, beliau juga dipercaya sebagai Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Sukasada.

Perjalanan ini menunjukkan keteguhan, loyalitas, dan daya juang yang tidak mudah goyah. Bagi I Ketut Suartana, politik bukan sekadar jabatan, tetapi tentang konsistensi hadir dan bekerja untuk rakyat.

DAPIL 1 KLUNGKUNG

Ir. I Nengah Senantara

Lahir di Tembok, 12 April 1963, I Nengah Senantara adalah Anggota DPR RI terpilih periode 2024–2029 dari Partai NasDem dapil Bali yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Bali. Sebelum terjun ke dunia politik, ia dikenal sebagai pengusaha sukses di sektor perbankan dan pariwisata. Karier politiknya dimulai dengan aktif membangun jaringan dan organisasi di internal Partai NasDem hingga akhirnya berhasil mengantarkan dirinya sebagai wakil rakyat di Senayan.

Pada 2024, ia dilantik sebagai anggota DPR RI dan dipercaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Bali, khususnya dalam hal pelestarian budaya, pembangunan infrastruktur, dan penguatan ekonomi kerakyatan. Selain aktif di dunia usaha dan politik, Senantara juga dikenal sebagai tokoh yang dekat dengan masyarakat, menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan tradisi Bali. Ia mengusung semangat “Senantara Peduli, Senantara Berbagi” sebagai fondasi kerja pengabdiannya.

DAPIL Provinsi Bali