Foto: Ilustrasi Literasi Keuangan

JAKARTA

 Literasi keuangan menjadi salah satu isu krusial dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman keuangan masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi yang berakar dari kurangnya pengetahuan keuangan.

“Banyaknya kasus keuangan yang dialami masyarakat sering kali dipicu oleh rendahnya literasi keuangan. Ini harus menjadi prioritas nasional,” ujar Lestari dalam diskusi daring bertema Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (15/1).

Diskusi yang menghadirkan pakar seperti Friderica Widyasari Dewi dari OJK, Sekar Utami Setiastuti dari UGM, serta aktivis dan praktisi koperasi ini menyoroti rendahnya indeks literasi keuangan Indonesia. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan angka literasi keuangan Indonesia baru mencapai 65,43%, jauh tertinggal dibanding negara tetangga.

Lestari, yang juga anggota Komisi X DPR RI, mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan dunia pendidikan. Ia menilai digitalisasi dan pengembangan infrastruktur keuangan adalah langkah strategis untuk memperluas jangkauan literasi keuangan hingga ke daerah terpencil.

“Literasi keuangan yang inklusif akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan mereka,” tambah politisi Partai NasDem itu.

Sementara itu, Friderica Widyasari Dewi dari OJK mengingatkan bahwa literasi keuangan bukan hanya soal pemahaman, tetapi juga kemampuan mengelola keuangan secara bijak. Di era globalisasi, rendahnya literasi keuangan membuat masyarakat rentan terhadap penipuan finansial, seperti yang terjadi pada kasus scam dan fraud senilai Rp2,5 triliun pada 2022-2023.

“Literasi adalah perisai yang melindungi masyarakat dari risiko finansial,” tegas Friderica.

Sekar Utami Setiastuti dari UGM menggarisbawahi pentingnya integrasi literasi keuangan dengan pendidikan formal, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Menurutnya, jika literasi keuangan tidak ditingkatkan, bonus demografi Indonesia berisiko menjadi beban sosial di masa depan.

Aktivis Romlawati dari PEKKA menambahkan bahwa pemberdayaan perempuan kepala keluarga melalui literasi keuangan dan akses ke koperasi menjadi salah satu cara efektif meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan.

Hal senada disampaikan Benaya Ryamizard Harobu dari Koperasi Indonesia Baru, yang mendorong keterlibatan generasi muda dalam pengelolaan koperasi berbasis digital. “Selain membuka akses keuangan, ini juga meningkatkan literasi keuangan anak muda,” jelasnya.

Wartawan senior Saur Hutabarat menutup diskusi dengan menekankan pentingnya budaya menabung dan pengelolaan keuangan yang baik. “Literasi keuangan bukan sekadar teori, tetapi kemampuan nyata yang bisa mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

Bonus demografi yang dimiliki Indonesia adalah peluang besar, tetapi tanpa literasi keuangan yang memadai, peluang itu bisa berubah menjadi ancaman.