Foto: Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) di Wantilan Sabha Prakerti, Amlapura, Kamis (2/7/2026).
Karangasem
Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, S.H., M.H., memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) di Wantilan Sabha Prakerti, Amlapura, Kamis (2/7/2026). Rapat tersebut digelar untuk mempercepat proses registrasi penerima bantuan sosial sekaligus mengevaluasi capaian pelaksanaan di seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan di Kabupaten Karangasem.
Karangasem menjadi salah satu daerah yang ditunjuk sebagai lokus piloting digitalisasi bansos tingkat nasional. Karena itu, pemerintah daerah menargetkan percepatan pendataan agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih akurat, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Dalam arahannya, Wakil Bupati yang akrab disapa Guru Pandu menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah harus bekerja lebih cepat dan terkoordinasi untuk mengejar target nasional.
Berdasarkan data per 1 Juli 2026, registrasi digitalisasi bansos di Karangasem baru mencapai 2,15 persen, atau 3.591 kepala keluarga (KK) dari total 167.215 KK. Angka tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 50 persen yang harus dicapai pada akhir Agustus 2026.
“Seluruh jajaran pemerintah daerah harus bergerak bersama mempercepat pelaksanaan piloting ini. Tidak boleh ada kecamatan, desa, maupun kelurahan yang tidak bergerak,” tegas Guru Pandu.
Ia meminta para camat mengendalikan langsung percepatan pelaksanaan di wilayah masing-masing. Sementara itu, para lurah dan perbekel diminta mengoptimalkan peran perangkat desa serta mengoordinasikan Agen Pendamping Perlindungan Sosial (Perlinsos) agar proses registrasi masyarakat berjalan lebih cepat.
Perhatian khusus juga diberikan kepada desa dan kelurahan yang hingga kini belum memiliki pendaftar sama sekali. Wilayah-wilayah tersebut diminta menjadi prioritas pendampingan harian agar tidak tertinggal dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
Selain percepatan pendataan, Wakil Bupati juga menekankan pentingnya pelayanan jemput bola bagi kelompok masyarakat rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, serta warga yang mengalami sakit menahun. Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh warga yang berhak memperoleh bantuan dapat terdata dengan baik.
Dalam rapat juga terungkap bahwa keaktifan Agen Pendamping Perlinsos masih perlu ditingkatkan. Dari 1.607 agen yang telah terdaftar, baru 446 agen atau sekitar 27,75 persen yang aktif menjalankan pendampingan di lapangan. Pemerintah daerah berharap seluruh agen dapat segera mengoptimalkan perannya dalam membantu percepatan registrasi masyarakat.
Melalui percepatan digitalisasi bantuan sosial ini, Pemerintah Kabupaten Karangasem berharap data penerima bansos semakin valid sesuai kondisi riil di lapangan, sehingga penyaluran bantuan dapat berlangsung lebih tepat sasaran, transparan, serta mudah diawasi.



































