Foto: Anggota DPRD Provinsi Bali dari Partai NasDem, I Gusti Ayu Mas Sumatri, S.Sos., M.A.P., saat membacakan Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat-NasDem terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bali dalam Sidang Paripurna DPRD Bali
Fraksi Partai Demokrat-NasDem DPRD Provinsi Bali menyoroti sejumlah catatan penting dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025. Selain mempertanyakan penurunan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Kabupaten Karangasem, fraksi juga meminta penjelasan terkait rendahnya realisasi belanja modal dan belanja bantuan keuangan.
Pandangan umum tersebut dibacakan oleh Anggota DPRD Provinsi Bali dari Partai NasDem, I Gusti Ayu Mas Sumatri, S.Sos., M.A.P., dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bali pada Jumat 10 Juli 2026.
Dalam penyampaiannya, Mas Sumatri menyoroti penurunan alokasi BKK untuk Kabupaten Karangasem pada Tahun Anggaran 2026. Ia menyebutkan, anggaran BKK yang dialokasikan hanya mencapai lebih dari Rp18 miliar, turun sekitar Rp7 miliar dibandingkan tahun 2025 yang mencapai lebih dari Rp25 miliar.
Padahal, Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengusulkan BKK sebesar lebih dari Rp90 miliar, termasuk untuk mendukung rehabilitasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karangasem. Menurut Fraksi Demokrat-NasDem, kebutuhan tersebut sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di Bali Timur.
“Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Bali, Fraksi Demokrat-NasDem mengusulkan agar Saudara Gubernur memperhatikan kebutuhan masyarakat Karangasem akan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan setara dengan seluruh kabupaten/kota di Bali,” ujar mantan Bupati Karangasem itu.
Fraksi Demokrat-NasDem juga meminta Pemerintah Provinsi Bali memberikan BKK untuk rehabilitasi RSUD Karangasem sesuai proposal yang telah diajukan pemerintah daerah. Usulan tersebut dinilai masih memungkinkan direalisasikan mengingat adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2026 yang mencapai lebih dari Rp712 miliar.
Selain menyoroti sektor kesehatan, Fraksi Demokrat-NasDem turut mengkritisi kinerja pelaksanaan belanja daerah yang dinilai belum optimal. Fraksi berpandangan tidak tercapainya target belanja daerah salah satunya disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja modal.
Berdasarkan laporan yang disampaikan, Belanja Modal hanya terealisasi sebesar 80,44 persen dari target yang telah ditetapkan. Sorotan utama diarahkan pada Belanja Modal Tanah, yang dari target lebih dari Rp31,06 miliar hanya terealisasi sekitar Rp1,18 miliar atau 3,80 persen.
Atas kondisi tersebut, Fraksi Demokrat-NasDem meminta penjelasan Pemerintah Provinsi Bali mengenai penyebab sangat rendahnya realisasi belanja pengadaan tanah. Fraksi juga mempertanyakan apakah anggaran yang telah dicairkan tersebut sudah sebanding dengan luas lahan yang berhasil direalisasikan sesuai rencana.
“Kenapa realisasinya sangat kecil sekali, dan apakah dengan pengeluaran kas tersebut sudah mencapai realisasi objek tanah sesuai dengan luas tanah yang direncanakan? Mohon penjelasan,” tegas Mas Sumatri saat membacakan pandangan umum fraksi.
Tak hanya itu, Fraksi Demokrat-NasDem juga menyoroti realisasi Belanja Bantuan Keuangan yang belum mencapai target. Dari target lebih dari Rp325,31 miliar, realisasinya tercatat sebesar lebih dari Rp280,60 miliar atau sekitar 86,25 persen.
Menurut fraksi, kondisi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka karena berpotensi berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan di pemerintah kabupaten/kota. Fraksi mempertanyakan apakah rendahnya realisasi bantuan keuangan tersebut disebabkan oleh keterlambatan penyaluran anggaran dan apakah hal itu memengaruhi pelaksanaan APBD di daerah penerima.
Melalui pandangan umum ini, Fraksi Demokrat-NasDem berharap Pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan penjelasan secara komprehensif terhadap berbagai catatan yang disampaikan. Fraksi juga mendorong agar kebijakan penganggaran ke depan lebih berpihak pada pemerataan pembangunan, meningkatkan efektivitas penyerapan belanja daerah, serta memastikan pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan, dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Bali.



































