Foto: Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ir. I Nengah Senantara saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Rabu (21/1/2026).
Jakarta
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ir. I Nengah Senantara, menyoroti berbagai persoalan yang mengemuka pada tahap awal pendirian dan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Koperasi Merah Putih). Sorotan itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, Rabu (21/1/2026), dengan agenda evaluasi penanganan bencana hidrometeorologi di Sumatera serta dukungan terhadap Program Koperasi Merah Putih.
Dalam forum tersebut, Senantara menilai hingga kini Koperasi Merah Putih belum memiliki pemetaan pekerjaan dan roadmap yang jelas. Ketidakpastian itu, menurutnya, berdampak langsung pada keberlangsungan koperasi di lapangan.
“Tadi teman-teman juga bertanya tentang Koperasi Merah Putih. Kalau saya, tidak masuk ke urusan Koperasi Merah Putih, karena dari pantauan saya mapping pekerjaannya belum jelas, berubah-ubah terus,” ujar Senantara.
Ia bahkan mengungkapkan temuan di daerah, di mana terdapat koperasi yang baru dibuka beberapa hari namun terpaksa tutup kembali akibat ketidakjelasan arah dan perencanaan.
“Ada di satu daerah koperasinya sudah dibuka beberapa hari malah langsung tutup karena tidak jelas. Ini roadmapnya nggak jelas. Jadi saya nggak masuk dengan urusan Koperasi Merah Putih,” ungkap Senantara yang juga Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bali itu.
Bagi Senantara, Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya kesiapan konsep dan implementasi program. “Ini soal roadmap yang jelas. Tanpa itu, koperasi akan sulit bertahan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Senantara menekankan pentingnya pendekatan berbasis pemetaan persoalan, sebagaimana mulai dilakukan PLN dalam menangani berbagai masalah di daerah.
Ia mendorong agar semangat pemetaan yang sistematis dan terukur juga diterapkan dalam pengembangan Koperasi Merah Putih, agar program tersebut benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak berhenti sebatas wacana kebijakan.



































